LABUHA – Aksi penolakan dari warga Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan terhadap PT. Intim Mining Sentosa (IMS) ikut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara.
Hal tersebut di tindak lanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin unsur pimpinan di hadiri puluhan Anggota DPRD bersama masyarakat dan pihak PT. IMS.
RDP mulanya berjalan lancar tapi setelah mendengarkan penjelasan pihak masyarakat dan perwakilan PT. IMS, DPRD Halsel pun ikut geram dan akhirnya memutuskan untuk turun meninjau langsung wilayah operasi PT Intim Mining Sentosa (IMS) di Desa Bobo dan Fluk, Kecamatan Obi Selatan.
“Insya Allah minggu depan kita on the spot,” ujar Wakil Ketua DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib, disela-sela memimpin rapat bersama pihak PT IMS dan sejumlah warga Desa Bobo di ruang rapat Banggar DPRD, Kamis (13/2/2025) kemarin
Lanjut Muslim, pihaknya belum mengetahui penolakan ini sepihak atau bagaimana. Pasti nya DPRD secara kelembagaan akan bersikap, setelah on the spot nanti.
“Kalau investasi PT. IMS ini mengorbankan masyarakat Bobo dan Fluk dan terbukti tak memiliki izin dan administrasi yang tidak lengkap maka kami akan mengeluarkan rekomendasi ke Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT. IMS,” tegas Muslim.
Muslim menambahkan, warga Desa Bobo yang menolak PT IMS, dasarnya dampak lingkungan, dan masalah tapal batas antara Desa Bobo dan Fluk. “Tadi juga ada dokumen AMDAL yang dipersoalkan, tapi kami belum lihat fisiknya. Makanya kami akan cek ini,” tambah Muslim
Kepala Desa Bobo, Jems Totononu, mengatakan pihaknya juga belum bisa mengambil sikap apakah menolak PT IMS atau tidak karena menunggu sikap dari DPRD Halmahera Selatan.
“Ini belum ada kesimpulan, tunggu DPRD turun dulu. Karena memang kami belum terlalu paham regulasi, jadi kalau tidak sesuai maka kami akan di posisi masyarakat yakni menolak, kehadiran PT. IMS,” tutup Jems.
