Tapanuli Selatan – Akses pendidikan tinggi bagi lulusan sekolah menengah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi kendala serius, terutama akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini berdampak pada pilihan sebagian pemuda yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Tapanuli Selatan tercatat sebesar 3,41 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 165.043 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 74,38 persen.
Namun, jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMA menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, yakni mencapai 57,60 persen, disusul lulusan SMK sebesar 18,54 persen. Di sisi lain, lulusan SMA juga mendominasi angkatan kerja dengan proporsi sekitar 22,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi maupun ke dunia kerja belum berjalan optimal.
Keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat akses pendidikan. Di tengah kondisi tersebut, sektor informal justru menjadi pilihan realistis bagi sebagian masyarakat. Salah satunya terlihat pada usaha kecil produksi kue talam milik Siti yang menjadi penopang ekonomi keluarga sekaligus membuka lapangan kerja bagi pemuda setempat.
Fina, salah satu pekerja di usaha tersebut, mengaku harus menunda keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Saya sebenarnya ingin kuliah, tetapi kondisi ekonomi belum memungkinkan. Saya juga harus membantu orang tua,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA), Rahmad Taufiq Dalimunthe, menilai pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk memperkuat intervensi di sektor pendidikan.
Ia menjelaskan, dengan asumsi kebutuhan biaya pendidikan sekitar Rp6 juta per orang per tahun, alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar dari APBD berpotensi membantu sekitar 333 mahasiswa setiap tahun, “Ini bisa menjadi langkah awal untuk memperluas akses pendidikan tinggi secara bertahap,” katanya.
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Selatan tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,53 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp727 miliar hingga Rp739 miliar dialokasikan untuk belanja gaji aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi anggaran agar lebih berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai perbandingan, pemerintah daerah di Jawa Barat pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp218 miliar untuk sektor pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam memperkuat komitmen pembangunan pendidikan di daerah.
Sejumlah pihak menilai, peningkatan akses pendidikan tidak cukup hanya melalui kebijakan anggaran, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Program beasiswa berkelanjutan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta pelatihan kerja bagi lulusan SMA dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Dengan langkah yang tepat dan kebijakan yang inklusif, perluasan akses pendidikan tinggi di Tapanuli Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk diwujudkan. Kisah Fina dan pelaku usaha kecil menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat bertahan di tengah keterbatasan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata.(*)
